NEWS

Bareskrim tetapkan 10 tersangka kasus mafia tanah Cakung

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Jakarta (ANTARA) – Satgas Anti Mafia Tanah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan 10 orang tersangka kasus tindak pidana terkait mafia tanah di Cakung, Jakarta Timur. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyebutkan kasus tersebut terkait keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat PT Salve Veritate yang melibatkan pegawai […]

Bareskrim tetapkan 10 tersangka kasus mafia tanah Cakung Read More »

NEWS

Tembak Kontraktor Karena Utang Proyek Rp 500 Juta, Anak Bupati Majalengka Divonis 1 Bulan 15 Hari

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Anak Bupati Majalengka Irfan Nur Alam, serta dua rekannya, Soleh Saputra dan Udin divonis 1 bulan 15 hari penjara dan denda Rp 4.500, karena terbukti terlibat dalam penembakan seorang pengusaha kontraktor. Vonis tersebut disampaikan majelis hakim yang diketuai Eti Koerniati, hakim anggota Kopsah dan Didik Haryadi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IIA

Tembak Kontraktor Karena Utang Proyek Rp 500 Juta, Anak Bupati Majalengka Divonis 1 Bulan 15 Hari Read More »

NEWS

Divonis 1,5 Bulan, Anak Bupati Majalengka Hirup Udara Bebas

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Majalengka – Irfan Nur Alam, anak Bupati Majalengka Karna Sobahi, sudah menghirup udara bebas. Sekadar diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Majalengka memvonis Irfan dengan hukuman penjara 1 bulan 15 hari. Berkaitan dengan kasus penembakan seorang kontraktor, Irfan melanggar Pasal 360 Ayat 2 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka. Sidang vonis terhadap Irfan itu

Divonis 1,5 Bulan, Anak Bupati Majalengka Hirup Udara Bebas Read More »

NEWS

Sidang Anak Bupati Majalengka, Pengacara: Tembakan karena Rebutan Senjata

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Jakarta – Persidangan kasus penembakan oleh anak Bupati Majalengka, Irfan Nur Alam, dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli. Ahli pidana menyebut Irfan lalai tak menyimpan senjatanya, namun tak ada niat jahat dalam penembakan tersebut. Hal tersebut disampaikan pengacara Irfan, Kristiawanto. Dia mengutip pernyataan Tajudin, ahli hukum Unpad soal ‘culpa’. “Bahwa dalam keterangannya ahli pidana menjelaskan perbuatan

Sidang Anak Bupati Majalengka, Pengacara: Tembakan karena Rebutan Senjata Read More »

NEWS

Diskusi Publik RUU KPK

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menggelar acara “Diskusi Publik Menyoal RUU KPK dalam Perspektif Akademis”, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada hari Rabu (16/10), dengan nara sumber Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. dan Dr. Kristiawanto, SH., MH. Dalam diskusi ini, nara sumber Prof. Dr.

Diskusi Publik RUU KPK Read More »

NEWS

Dewan Pengawas KPK Supaya Tak Terjadi Kesewenang-wenangan

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pemberantasan korupsi dan Pencucin uang, Kristiawanto mengatakan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hal yang wajar. Menurut dia, semua lembaga harus ada yang mengawasi. “Pada prinsipnya, lembaga apapun itu perlu diawasi tidak bisa lembaga tanpa pengawasan itu. Memang pada dasarnya dalam nomenklatur UUD RI

Dewan Pengawas KPK Supaya Tak Terjadi Kesewenang-wenangan Read More »

NEWS

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Dinilai Wajar

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

Jakarta: Usulan pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai wajar. Pengamat Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Kristiawanto mengatakan semua lembaga harus ada yang mengawasi. “Pada prinsipnya, lembaga apapun itu perlu diawasi tidak bisa lembaga tanpa pengawasan itu. Memang pada dasarnya dalam nomenklatur UUD RI 1945, itu

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Dinilai Wajar Read More »

NEWS

Dewan Pengawas KPK Dinilai Wajar

Tinggalkan Komentar / NEWS / /

INILAHCOM, Jakarta – Pengamat Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Kristiawanto mengatakan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hal yang wajar. Menurut dia, semua lembaga memang harus ada yang mengawasi. “Pada prinsipnya, lembaga apapun itu perlu diawasi tidak bisa lembaga tanpa pengawasan itu. Memang pada dasarnya dalam nomenklatur

Dewan Pengawas KPK Dinilai Wajar Read More »

NEWS